Soal Kabinet Prabowo, Publik Dinilai Butuh Jaminan Kinerja dan Kecakapan

Jakarta -

Prabowo Subianto disebut akan memiliki jumlah kementerian yang lebih banyak dibanding dengan Presiden Indonesia sebelumnya. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan kabinet yang gemuk itu perlu membuktikan diri dengan kinerja.

"Penambahan jumlah menteri, tentu harus ada penjelasan yang ilmiah, rasional, bahwa penambahan menteri itu harus dijamin dengan kinerja menteri yang cakap untuk persoalan krusial," ujar Adi Prayitno, Selasa (17/8/2024).

Jangan sampai masyarakat menilai bahwa penambahan jumlah kementerian era Prabowo-Gibran hanya untuk bagi-bagi jabatan. Bila itu yang terjadi, maka publik akan menalar.

"Kalau nambah menteri tapi kerja biasa saja terkesan lambat publik akan tuding penambahan jumlah menteri hanya sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan. Terutama partai yang kalah tapi diajak koalisi," kata Adi.

Namun, Adi menyebut masyarakat Indonesia tak akan mempermasalahkan jumlah menteri jika kinerja pemerintahan Prabowo baik.

"Pada level tertentu publik cenderung tidak peduli, mau menteri 30, 50, yang penting berbanding lurus dengan kinerja," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada kementerian yang dipisah dan digabung di era presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Muzani mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo ada kemungkinan akan bertambah.

"Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Muzani mengatakan akan ada penambahan di kementerian era Prabowo mendatang. Kendati demikian, ia belum mengetahui secara detail pembahasan pos menteri itu.

"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Muzani mengatakan, dengan penambahan pos menteri, maka program yang dijalankan juga bisa lebih fokus. Muzani tak menampik ada kementerian yang tertinggal dan mengharuskan kementerian itu untuk dipisah.

"Harapannya kan dengan penambahan menteri itu lebih fokus pada pelaksanaan program. Lebih fokus pada penamaan program karena ada beberapa kementerian yang memang digabung, tapi kemudian dalam pelaksanaan di lapangan kementerian tersebut ada bidang-bidang yang tertinggal," ujar Muzani.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," tambahnya.

(aik/dnu)