Legislator Tanya Ramai Kritik PON XXI, Menpora Ogah Salahkan Pusat-Daerah

Jakarta -

Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenpora membahas soal anggaran dan isu terkini. Anggota Komisi X DPR RI F-PDIP, Putra Nababan, meminta penjelasan kepada Menpora, Dito Ariotedjo, terkait fasilitas acara PON Aceh-Sumut yang dikritik masyarakat.

"Di tengah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan di Sumut, terkait dengan fasilitas sarana pra sarana bahkan kualitas makan dari para atlet kita," ujar Putra dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

"Untuk itu pimpinan dengan kebijakan pimpinan dalam kesempatan yang baik ini mungkin diberikan kesempatan kepada Saudara Menteri untuk menjelaskan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi di sana dan langkah-langkah apa yang sedang dilakukan oleh Saudara Menteri," tambahnya.

Menpora Dito menyampaikan jika penyelenggaraan PON sebenarnya merupakan ranah dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan pemerintah daerah. Namun, Kemenpora juga bertanggungjawab seluruh kegiatan olahraga di Tanah Air.

"Terkait dengan adanya ramai-ramai di sosmed ataupun pemberitaan nasional terkait dengan PON memang ini saya jelasinnya agak kompleks ya. PON itu seperti diketahui sebenarnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya KONI dan juga tuan rumah di mana daerah, tuan rumah, menjabat sebagai Ketum PB PON, yaitu pengurus besar PON," kata Dito dalam rapat.

Dito mengatakan tak ingin menyalahkan pusat atau daerah terkait penyelenggaraan PON. Namun, Dito mengakui pada awal penyelengaraan ada masalah terutama dari segi konsumsi.

"Saat ini saya tidak mau menyalahkan itu daerah atau pusat, akan tetapi memang sehari sebelum pembukaan saya mengevaluasi dan melihat memang sudah terlihat ini ada masalah. Khususnya, di masalah konsumsi karena dari sebelum sehari opening ceremony pertandingan itu sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya dan itu sudah menjadi catatan," kata Dito.

Dito mengatakan makanan yang disediakan memang tidak layak diberikan. Kendati demikian, panitia pelaksana pada hari itu juga sudah mengatasi temuan itu.

"Saat kami ke sana memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai. Dan di situ kami cek bahwa itu memang tanggung jawab pemerintah daerah. Nah tapi, waktu Aceh langsung menanggapinya dengan cepat pada malam itu juga dari gubernur dan juga KONI dan juga PB PON dan panitia langsung mengadakan rapat koordinasi dan alhamdulillah baik yang ada minor di lokal itu langsung dirubah pelayanannya," ucap Dito.

Dito juga menanggapi soal venue cabang olahraga voli yang berlokasi di Sumut dikeluhkan oleh banyak pihak. Dito menyebut pusat sudah mengambil alih kebijakannya untuk diatasi.

"Yang ramai juga adalah venue voli di Sumut, yang di mana sebenarnya tusi itu adalah tanggung jawab daerah venue olahraganya. Sebenarnya sudah siap dipakai dan sudah bisa dipakai," ujar Dito.

"Memang sarana pendukungnya yang mungkin agak keteteran dan jalannya mungkin setelah hujan jadi berlumpur. Saya memohon ke Pak Basuki PUPR langsung akhirnya kami take over dan pusat langsung masuk membenarkan jalannya alhamdulillah sekarang sudah rapi," imbuhnya.

(dwr/rfs)